MAKALAH TEMA PENDIDIKAN

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Bergulirnya sebuah era yang penuh dengan liku pencarian jati diri ini, menjadikan pendidikan sebagai factor utama dalam  pembentukkan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusiamenurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat seriusmenangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkanmuncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diriuntuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutanglobal sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampumengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedangberkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masadepan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untukmengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraanhidup di masa depan.

Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan. Dalamproses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai pengajar danpendidik. Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah bahan pelajaran kedalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas membimbing danmembina anak didik agar menjadi manusiasusila yang cakap, aktif, kreatif, danmandiri. Mengajar maupun mendidik merupakantugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional. Oleh sebab itu, tugasyang berat dari seorang guru ini pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guruyang memiliki kompetensi profesional yang tinggi.

Ibarat sebatang lilin, guru rela mengorbankan dirinya untuk orang lain, akan tetapi di era sekarang ini sepertinya filsafat tersebut sudah tidak lagi berlaku bagi sebagian masyarakat. Banyak kalangan mulai meragukan kapabilitas dan kredibilitas guru. Peran guru sebagai pengajar dan pendidik mulai dipertanyakan. Misinya sebagai pencetak generasi penerus bangsa yang terampil dan bermoral belum sepenuhnya terwujud. Para pelajar saat ini seakan menjauh dari kondisi ideal seperti yang diharapkan. Isupendidikan semakin tersorot publik, para pelajar dinilai mulai kehilangan kepekaan moral, terbius ke dalam atmosfer zaman yang serba gemerlap, tersihir oleh prikehidupan yang memburu selera dan kemanjaan nafsu, terjebak ke dalam sikap hidup instan, tawuran antar pelajar dan pergaulan bebas.

Bisa dikatakanpendidikan tak lagi dianggap sebagai pionir kemajuan bangsa melainkan hanya melambangakan kebobrokan bangsa. Penulis dapat mengatakan demikian karena berdasarkan beberapa hasil studi kasus terkait dengan fenomena pendidikan di Indonesia yang terjadi saat ini menunjukan berkurangnya intensitas peran pendidkan dalam usaha memajukan di Indonesia. Berikut adalah beberapa urain tentang permasalahan pendidikan di Indonesia di lihat dalam sudut pandang profesionalisme guru, pelanggaran kode etik dan peran guru dalam masyarakat.

 

1.2. Rumusan Masalah

            1.2.1   Bagaimana fenomena pendidikan di Indonesia saat ini?

1.2.2   Bagaimana solusi terhadap masalah pendidikan saat ini?

 

1.3 Batasan Masalah

Makalah ini hanya membahas fenomena pendidikan di Indonesia di lihat dari sudut pandang Profesionalisme guru, etika profesi dan peranan guru dalam masyarakat seperti apa yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Profesi Kependidikan.

 

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Untuk mendeskripsikan fenomena pendidikan di Indonesia saat ini

1.3.2 Untuk vsolusi terhadap masalah pendidikan saat ini

 

 

1.4 Manfaat Penulisan

            Manfaat dari penulisan makalah ini ialah a agar nantinya dapat membantu mencari jalam keluar dari permasalhan pendidikan yang ada di Indonesia. Selain ini yang ada. gar nantinya mampu dijadikan refleksi terhadap fenomena pendidikan di Indoseia saat ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

       2.1Sertifikasi atau Pendidikan Profesi Guru dan Peningakatan Profesionalitas Guru

Guru adalah sebuah profesi yang sangat mulia, kehadiran guru bagi peserta didik ibarat sebuah lilin yang menjadi penerang tanpa batas tanpa membedakan siapa yang diteranginya demikian pulan terhadap peserta didik. Tetapi, dalam mengemban amanah sebagai seorang guru, perlu kiranya tampil sebagai sosok profesional. Sosok yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan, sosok yang dapat memberi contoh teladan dan sosok yang selalu berusaha untuk maju, terdepan dan mengembangkan diri untuk mendapatkan inovasi yang bermanfaat sebagai bahan pengajaran kepada anak didik.

Keberhasilan pendidikan masing-masing bangsa di dunia berbeda-beda tergantung dari predikat yang disandang negara itu.  Pada negara maju, kita ketahui bersama bahwa prospek pendidikannya lebih terarah dan terfokus dengan ditunjang fasilitas-fasilitas modern dan system pembelajaran internasional. Sedangkan pada negara berkembang, seperti di Indonesia ini, keberhasilan pendidikan juga akan diperoleh secara bertahap serta membutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat.

Proses pengembangan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa factor, contohnya adalah tenaga pengajar/guru dan kurikulum. Menurut UNESCO, 41-63 % keberhasilan pendidikan di dunia dipengaruhi secara langsung oleh profesionalitas guru. Di Indonesia, terdapat dua produk hokum yang mengatur tentang system pendidikan dan guru. Dalam UU no 20/2003 tentang sisdiknas termaktub bahwa proses pembelajaran harus dilaksanakan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sedangkan profesionalitas guru juga diatur melalui undang-undang nomor 14 tahun 2005. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa guru professional adalah guru yang memiliki kemampuan intelektual, keahlian mentransfer ilmu, memahami perkembangan anak didik, dan kreatif/memiliki seni dalam mendidik.

          Profesionalitas Guru Kompetensi pendidik sebagaimana dinyatakan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terurai menjadi 4 komponen, yaitu (1) kompetensi pedagogis, (2) kompetensi profesional (dalam penjelasan yang dimaksud kompetensi profesional adalah penguasaan bidang ilmu yang diajarkan), (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi kepribadian. Pengembangan elemen-elemen kompetensi tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah,akan tetapi musti dilakukan dalam bingkai utuh kompetensi guru.

Rendahnya mutu pendidikan khususnya pembelajaran Indonesia merupakan cerminan rendah atau kurangnya mutu profesionalitas guru dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pembelajaran. Rendahnya mutu profesionalitas guru-guru di Indonesia menurut Rasio (2006) disebabkan antara lain:

  1.  masih cukup banyak guru Indonesia baik yang bertugas di SD/MI maupun di SLTP/MTs dan SMU/SMA yang tidak berlatar belakang pendidikan sesuai dengan ketentuan dan bidang studi yang dibinanya.
  2. masih sangat banyak guru Indonesia yang memiliki kompetisis rendah dan memprihatinkan.
  3. masih banyak guru di Indonesia yang kurang terpacu dan termotivasi untuk memberdayakan diri, mengembangkan profesionalitas diri atau memutakhirkan pengetahuan mereka secara terus-menerus dan berkelanjutan, meskipun cukup banyak guru Indonesia yang sangat rajin menaikkan pangkat mereka dan sangat rajin pula mengikuti program-program pendidikan kilat atau jalan pintas yang dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan.
  4. masih sangat banyak guru Indonesia yang kurang terpacu, terdorong, dan tergerak secara pribadi untuk mengembangkan profesi mereka sebagai guru.

Permasalahan-permasalahan tersebut yang selama ini menjadi persoalan  yang sampai saat ini- belum terselesaikan. Maka dari itu, komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru mutlak diperlukan agar tercipta kualitas guru yang kompeten sehingga berdampak pada terciptanya siswa/pelajar yang berkualitas dan kompetitif.

Pengesahan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menjadi penanda bahwa profesi guru adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib guru di tanah air. Dengan keberadaan UU ini, guru adalah orang yang betul-betul profesional dengan jaminan sejahteraan memadai. Ini merupakan trend baru dalam dunia keguruan Indonesia.

Asumsi tersebut kini mulai mengakibatkan citra sebagai seorang “pahlawan tanpa tanda jasa”  meluntur. Guru sudah tak ingin dibuai dalam ayunan “pahlawan tanpa tanda jasa”, namun ingin ada penghargaan profesinya secara holistik. Dengan adanya sertifikasi guru nantinya maka penghargaan itu akan bisa diperoleh guru. Namun tujuan utama sertifikasi guru bukan untuk meningkatkan kesejahtraan guru, berikut adalah beberapa hal pokok yang menjadi tujuan dalam sertifikasi guru:

  1. Guru mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan secara terus menerus.
  2. Guru memahami perkembangan pandangan (konsepsi),teori, dan paradikama belajar dan pembelajaran.
  3. Guru mampu mengembangkan teori belajar dan pembelajaran berdasarkan pengalaman sehari-hari.
  4. Guru mampu memahami karakteristik peserta didik dan menjadikan pemahamannya sebagai pijakan pengambilan keputusan dalam menetapkan strategi pembelajaran.
  5. Guru mampu mengembangkan pembelajaran dengan model pembelajaran yang inovatif.
  6. Guru mampu menganalisis tujuan, isi pembelajaran, dan menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran.
  7. Guru mampu memilih dan menetapkan sistem evaluasi pembelajaran.
  8. Guru mampu mengimplementasikan rancangan pembelajaran.
  9. guru mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan.

Jelas nampak pada urain diatas bahwa tujuan utama adanya sertifikasi profesi guru adalah peningkatan profesionalitas guru. Namun sayangnya fenomena yang kita temui tak sejalan dengan apa yang dicita-citakan pemerintah. Banyak dari kaum guru yang menghalalkan segala cara agar mampu memenuhui standar sertifikasi tersebut, alhasil bukan profesionalitas

Maka dari itu untuk meningkatkan progfesionalitasme guru diperlukanlah beberapa strategi antar lain sebagai berikut:

  1. secara personal harus dilakukan pemberdayaan diri para guru Indonesia, pemacuan dan pemotivasian guru dan pendampingan guru.
  2. secara ekonomis, pemerintah maupun masyarakat harus bertekat sekaligus merealisasikan peningkatan kesejahteraan guru terutama masalah gaji atau penghasilan guru, mengurangi berbagai pungutan dan meningkatkan berbagai fasilitas profesional guru.
  3. secara struktural, pemerintah harus melakukan deregulasi peraturan yang mengatur guru, melonggarkan atau membebaskan guru agar berkreasi dan berinovasi dalam pembelajaran dan memberikan kebebasan dan kedaulatan kepada guru untuk menjalankan profesinya.
  4. secara sosial masyarakat harus banyak terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan dan pengembangan profesi guru dan pemerintah harus lebih banyak lagi melakukan promosi guru.
  5. secara kultural, harus dikembangkan budaya kerja yang berorientasi pada mutu, budaya pembelajaran, berorientasi profesional dan nilai-nilai profesi yang mengutamakan kejujuran.

Kesimpulannya, dalam upaya meningkatkan Guru yang profesional maka seorang guru harus memiliki prinsip-prinsip professional dan melalui kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Namun tentunya hal ini hendaknya dilandasi dengan etiket kejujuran sebegai seorang profesinal.

2.2 Profesionalitas Guru dan Etika Profesi Guru

Etika profesi guru adalah separangkat norma yang harus diindahkan dalam menjalankan profesi guru kemasyarakatan atau dengan kata lain merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekeraja sebagai guru. Etika profesi guru lebih dikenal dengan sebutan “kode etik guru” sebagai hasil kongres seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1973.

Berdasarkan mukadimah kode etik guru Indonesia, guru Indonesia tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Adapun esensi yang penulis dapat dari kode etik guru secara garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

  1. Guru berbakti membirnbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnyayang berjiwa Pancasila.
  2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
  3.  Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
  4.  Guru rnenciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
  5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
  6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
  7.  Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
  8. Guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan.

Jelas nampak pada gambaran diatas bahwa guru-guru di Indonesia telah disusun sedemikian rupa untuk menjadi teladan yang terbaik bagi lingkungan sekitarnya. Namun kenyataan yang kita jumpai dilapangan saat ini bahwasanya apa yang diharapkan dalam undang-undang profesionalitas guru dan dosen serta kode etik yang tertera diatas masih mengidentifikasikan bahwa mutu pendidikan di Indosia masih  rendah.

Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan bermutu, dikenal dengan perlunya paradigma baru pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen ini diharapkan pada akhirnya mampu menghasilkan pendidikan bermutu (Wirakartakusumah, 1998). Bisa kita katakan bahwa dengan adanya kode etik guru ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indosesia. Namun realita yang kita peroleh tak sejalan dengan apa yang diharapkan.

Berikut adalah beberapa penggalan fenomena pelanggaran kode etik guru di masyarakat dan solusi yang bisa penulis berikan:

KODE ETIK

 

KASUS PELANGGARAN

 

SOLUSI

 

 Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila
  • · Guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi, mengancam dan menghukum peserta apabila melanggar aturan atau tidak mengikuti kehendak guru.
  • · Guru memberikan imbalan / hadiah semata-mata untuk membina kepatuhan peserta didik
  • · Guru menciptakan situasi pendidikan otoriter yang membentuk manusia dengan pribadi pasrah, patuh, penurut, dan takluk kepada penguasa (guru). Mengasingkan orang-orang yang kreatif, berpendirian dan mandiri

 

  • · Guru bersifat humanis-demokratik menekankan konformitas internalisasi bagi peserta didiknya.
  • · Pendidikan mendorong berkembangnya kemampuan yang ada pada diri peserta didik. Situasi pendidikan mendorong dan menyerahkan kesempatan pengembangan kedirian peserta didik kepada peserta didik sendiri. Pengembangan kebebasan disertai dengan pertimbangan rasional, perasaan, nilai dan sikap, ketrampilan dan pengalaman diri peserta didik

 

Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional
  • · Guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru, misalnya: suka ingkar janji, pilih kasih, memanipulasi nilai, mencuri waktu mengajar, dan lain sebagainya.
  • · Guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuannya sehingga sering melakukan kesalahan secara keilmuan.

 

  • · Kejujuran adalah salah satu keteladanan yang harus dijaga guru selain prilaku lain seperti mematuhi peraturan dan moral, berdisiplin, bersusila dan beragama.
  • · Guru harus menjaga keteladanan agar dapat diterima dan bahkan ditiru oleh peserta didik.

 

Menjaga hubungan baik dengan orangtua, murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan
  • · Guru tidak pernah mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orangtuanya, sehingga orangtua tidak mengetahui kemajuan belajarnya.
  • · Guru tidak pernah mengajak orangtua untuk membicarakan bersama yang menyangkut kepentingan anak dan sekolah, melainkan memutuskan secara sepihak, misalnya: pembelian buku anak, seragam sekolah, kegiatan anak di luar kurikuler, dan sebagainya

 

  • · Guru harus bekerjasama dengan orangtua dan juga lingkungan masyarakat dalam pendidikan. Tanggung jawab pembinaan terhadap peserta didik ada pada sekolah, keluarga, dan masyarakat.
  • · Hal yang menyangkut kepentingan si anak seyogyanya guru (sekolah) mengajak orangtua dan bahkan lingkungan masyarakat untuk bermusyawarah.

 

Seorang guru harus saling menghormati dan menghargai sesama rekan seprofesi · Hubungan antar guru tidak harmonis (misalnya: saling menjelekkan dan saling menjatuhkan bahkan berkelahi) · Etos kerja harus dijaga dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, serta menjaga hubungan baik dengan saling menghormati dan menghargai dan mau bekerjasama/ saling menolong antar sesame guru.

 

Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru. Kode etik telah mencakup keseluruhan aspek internal dan eksternal ini. Yang mana dinyatakan bahwa keharmonisan hubungan bukan saja hanya dengan peserta didik saja namun dengan aspek-aspek yang lain disekitar lingkungan guru itu berada.

Untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang profesional diperlukan pengenalan terhadap profesinya. Pengajar juga sebaiknya mengetahui bagaimana mengajar yang seharusnya. Tidak sembarangan orang bisa dikatakan pengeajar yang baik apabila tidak memilik pegangan atau acuan standar tertentu daalam proses pengajarannya. Banyak faktor yang menyebabkan kurang profesionalismenya seorang guru, sehingga pemerintah berupaya agar guru yang tampil saat ini adalah guru yang benar-benar profesional yang mampu mengantisipasi tantangan- tantangan dalam dunia pendidikan. Pendidikan profesi guru misalnya, namun sejauh ini belum nampak jelas bahwa dengan adanya usaha peningkatan profesionalitas dari pemerintah, mutu pendidikan di Indoseia meningkat.

Kode etik memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, bagi guru pada khususnya. Apa yang telah dijelaskan dalam kode etik keguruan telah menggambarkan bagaimana seharusnya tingkah laku dan etika sebenarnya bagi seorang guru. Sudah dapat dijamin bahhwa jika kode etik ini dilaksanakan oleh semua guru di Indonesia, niscaya kualitas pendidikan kita saat ini mampu mengalami peningkatan. Namu sekarang tergantung pada individu masig-masing, sejauh manakah kesadarannya dalam mengemban profesi yang dianutnya. Karena baik buruknya sesuatu ada di tangan kita masing-masing. Baik buruknya kualitas pendidikan di Indonesia tergantung dari tangan para pelakunya.

2.3 Kode Etik Profesi Guru dan Moral Guru serta Pandangan Masyarakat

Moral merupakan salah satu masalah terbesar dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 diungkapkan, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU RI No 20 Tahun 2003). Dari definisi pendidikan tersebut, dengan jelas terungkap bahwa pendidikan indonesia adalah pendidikan yang usaha sadar dan terencana, untuk mengembangkan potensi individu demi tercapainya kesejahteraan pribadi, masyarakat dan negara.

            Pendidikan pada hakikatnya adalah alat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bermoral dan berkualitas unggul. Dan sumber daya manusia tersebut merupakan refleksi nyata dari apa yang telah pendidikan sumbangankan untuk kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Salah satu aktor penting yang hendaknya memiliki moral unggul yang natinya akan membawa bangsa kita kearah yang lebih baik.

            Kode etik disusun agar hal tersebut menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekeraja sebagai guru. Namun pada realitanya dalam dunia pendidikan saat ini, banyak guru yang telah melupakan apa itu kode etik guru.

            Selain fenomena yang penulis ungkapkan diatas sesungguhnya masih banyak sekali pelanggaran kode etik profesi guru yang mengakibatnya berkurangnya moral guru di  mata masyarakat. Contoh lain misalnya penjualan gelar akademik dari S1 sampai S3 bahkan professor, kelas jauh, guru/dosen yang curang dengan sering datang terlambat untuk mengajar, mengubah nilai supaya bisa masuk sekolah favorit, menjiplak skripsi atau tesis, menyuap untuk jadi pegawai negeri atau menyuap untuk naik pangkat sehingga ada kenaikan pangkat. Ironisnya lagi di pendidikan tingkat menengah sampai dasar, sama parahnya, setiap awal tahun ajaran baru. Para orang tua bersikeras manyekolahkan anaknya disekolah-sekolah pavorit, bahkan dengan cara menyuap guru sekalipun. Betapa rendahnya moral guru ketika hal ini telah terjadi.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, selama melakukan monitoring, tim independen dan tim internal yang dibentuk oleh Konsorsium Sertifikasi Guru Departemen Pendidikan Nasional serta monitoring masyarakat melalui media ternyata menemukan berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh guru ketika menjadi peserta dalam proses sertifikasi profesi guru pada 2006 dan 2007 melalui uji portofolio. Kecurangan tersebut ada yang berbentuk pemalsuan berkas penghargaan dan sertifikat pelatihan, penjiplakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hingga pembuatan ijazah palsu, bahkan hampir semua berkas palsu tersebut disahkan oleh kepala sekolah masing-masing.

Ada pula kecurangan yang berbentuk penyuapan dengan cara menyelipkan uang dalam berkas portofolio. Bukti kecurangan yang paling telak adalah penemuan berkas asli yang dipalsukan dengan foto pemalsu yang masih ditempelkan di berkas asli dan siap difotokopi, yang ikut terjilid bersama berkas lain. Semua bentuk kecurangan tersebut diberkaskan dengan baik oleh setiap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Induk yang menjadi penyelenggara uji portofolio.

Tentunya wacana tersebut di atas  sangat memilukan bagi kita sebagai calon guru.  Nampak bahwa pelaku-pelaku pada penurunan derajat moral diatas telah melupakan profesinya sebagai seorang pendidik dan pengajar yang tentunya telah melupakan kode etik guru sendiri.

Demikian pula halnya dengan asumsi mulai  meragukan kapabilitas dan kredibilitas guru. Peran guru sebagai pengajar dan pendidik mulai dipertanyakan. Misinya sebagai pencetak generasi penerus bangsa yang terampil dan bermoral belum sepenuhnya terwujud. Jangankan untuk menjadikan pelajar memiliki moral, moral penajarnya saja belum tentu baik.

Tantangan moral ini hendaknya disikapi dengan lebih professional dan ditekadi menjadi tugas moral, karena telah diinstruksikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa setiap pendidik haruslah bersikap professional.

Perlu diadakan pendekatan kembali kepada pelaku-pelaku yang melakukan penyimpangan seperti disebutkan diatas terkait kesadaran mereka sebagai seorang guru untuk melaksanakan kode etik keguruan. Namun bukan berarti dengan fakta diatas kita dapat menyimpulkan bahwa semua guru telah kehilangan moralnya sebagai seorang guru. Hanya saja hal tersebut diatas adalah gambaranan bagaimana refleksi kode etik guru bagi sebagian kecil guru di Indonesia saat ini.

Disinilah peranan kode etik keguruan untuk menegakkan kembali moral guru-guru kita yang telah mengalami sedikit penyimpangan hingga nantinya yang tersurat dalam pembukaan Undang-undang dasar negara republik  Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 dapat terwujud dan dapat memperbaiki pandangan masyarakat terhadap profesi guru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

 

3.1 Kesimpulan

Dalam upaya meningkatkan Guru yang profesional maka seorang guru harus memiliki prinsip-prinsip professional dan melalui kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi. Namun tentunya hal ini hendaknya dilandasi dengan etiket kejujuran sebegai seorang profesinal.

Kode etik memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, bagi guru pada khususnya. Apa yang telah dijelaskan dalam kode etik keguruan telah menggambarkan bagaimana seharusnya tingkah laku dan etika sebenarnya bagi seorang guru. Dengan adanya kode etik guru nantinya diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan moral pendidik sehingga derajat guru yang teramat mulia dimata masyarakat dapat kembali terwujud.

 

3.2 Saran

  1. Guru sebagai pionir terdepan pembawa kemajuan bangsa hendaknya melaksanakan apa yang telah menjadi standar dan aturan yang telah disepakati bersama, dalam hal ini kode etik guru
  2. Guru hendaknya menujukan citra profesionalitasnya kepada pubik bukan memanipulasi keprofesionalitasnya
  3. Kejujuran merupakan hal terpenting dalam menjaga kehormatan seorang guru, maka dari itu guru hendaknya menjunjung kejujuran dalam etika profesinya sebagai seorang guru

 

About Donni Ryan Juniar

It's me, I'm Donni Ryan Juniar. Thanks for reading my post, And if you have time, please leave a reply or comment or maybe just follow. Author View all posts by Donni Ryan Juniar

You must be logged in to post a comment.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: